Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas’ Category

Oleh: DR. Sulipan, M.Pd.

A.   ATURAN UMUM

1.    Jenis Karya Inovatif

ž- Membuat karya sains/teknologi tepat guna;

ž- Menciptakan karya seni;

ž- Mengikuti kegiatan pengembangan/ penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

2.    Penilaian Karya Inovatif untuk kelompok

Karya inovatif dapat dibuat secara berkelompok dengan aturan sebagai berikut.

ž  1 orang = 100%

ž  2 orang = 60% dan 40%

ž  3 orang = 50% dan 25%-25%

ž  4 orang = 40% dan 20%-20%-20%

3.    Kategori Karya Inovatif

ž  – Komplek

ž  – Sederhana

Pengkategorian komplek atau sederhana pada karya seni dapat  ditinjau dari nilai seni atau lingkup sebaran/publikasinya. Pengkategorian untuk Non Karya Seni dapat ditinjau dari sisi Inovasi atau lingkup penggunaannya.

4.    Kategori Karya Inovatif  dari sisi Inovasi

Kategori Komplek

ž- Seni tingg (pengakuan dari tingkat provinsi/nasional)

ž- Belum pernah ada sebelumnya.

ž- Yang dibuat sekarang lebih baik dari sebelumnya (lebih mudah digunakannya, lebih praktis, lebih efisien dsb)

ž- Modifikasi tinggi
Kategori Sederhana

ž- Seni biasa/pengakuan dari tingkat kecamatan/ kabupaten/kota

ž- Sudah pernah ada sebelumnya.

ž – Yang dibuat sekarang sama baiknya dari sebelumnya (dari penggunaannya, dari kepraktisannya, dari  efisiensinya dsb)

ž-  Modifikasi rendah

B.   Membuat Karya Sains/Teknologi Tepat Guna1.   

1. Definisi:

žkarya hasil rancangan/pengembangan/ percobaan sains dan/atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya.

2. Jenis Karya Sains/Teknologi

ž- Hasil pengembangan model (kepengawasan/ manajemen/ pembelajaran/ pelatihan/pembimbingan).

ž- Media dan alat bantu pelatihan/pembimbingan guru/kepala sekolah

- Bahan ajar mandiri berbasis komputer untuk guru/kepala sekolah.

ž-  Program aplikasi komputer untuk  kepengawasan/ persekolahan

-ž  Alat/mesin/konstruksi tertentu yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat

3.    Ciri Karya Sains/Teknologi

ž – Bermanfaat untuk tugas kepengawasan, persekolahan/pendidikan atau  masyarakat.

ž  – Ada unsur modifikasi/inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah/ madrasah atau di lingkungan masyarakat tersebut.

ž  – Karya sains/teknologi yang digunakan untuk masyarakat harus memiliki surat keterangan dari pihak berwenang minimal dari kepala desa/kelurahan atau instansi tempat karya sains/teknologi digunakan.

4.    Angka Kredit Karya Sains/ Teknologi

ž  Kategori kompleks  = 4

ž  Kategori sederhana  = 2

5.    Hasil Pengembangan Model

ž  Makalah Model Pengawasan (disertai video model kepengawasannya)

ž  Makalah Model Manajemen (disertai video  model manajemennya)

ž  Makalah Model Pembelajaran (disertai video model pembelajarannya)

ž  Makalah Model Pelatihan (disertai video model pelatihannya)

ž  Makalah Model Pembimbingan (disertai video model pembimbingannya)

 

6.    Media dan alat bantu pelatihan/pembimbingan guru/kepala sekolah

ž  Poster yang dibuat rapih dan menarik yang digunakan untuk pelatihan guru/kepala sekolah

ž  Model benda/barang atau alat tertentu yang digunakan untuk pelatihan guru/kepala sekolah

ž  Film/video/animasi komputer yang digunakan untuk memperjelas konsep materi pelatihan (biasanya ada dalam media presentasi/power point)

ž  Alat bantu pelatihan/pembimbingan tertentu yang digunakan untuk pelatihan guru/kepala sekolah


 7.    Bahan ajar mandiri berbasis komputer untuk guru/kepala sekolah

ž  Bahan ajar mandiri berbasis komputer untuk guru (lengkap satu materi yang dapat digunakan seara mandiri tanpa kehadiran pengawas)

ž  Bahan ajar mandiri berbasis komputer untuk kepala sekolah (lengkap satu materi yang dapat digunakan seara mandiri tanpa kehadiran pengawas)

 

8.    Program Aplikasi Komputer Untuk  Kepengawasan/ Persekolahan

ž  Program aplikasi komputer untuk kepengawasan

ž  Program aplikasi komputer untuk manajemen sekolah

ž  Program aplikasi komputer untuk pembelajaran

 

9.    Alat/Mesin/Konstruksi yang Bermanfaat

ž  Alat/mesin tertentu untuk keperluan masyarakat/pendidikan

ž  Konstruksi tertentu untuk keperluan masyarakat/pendidikan

10.  Rambu dan Bukti Kegiatan Karya Sain/Teknologi

Kategori Kompleks:

ž- Poster dibuat rapih dan menarik = jumlah lebih dari 10 (sepuluh) buah

ž- Model benda/barang atau alat tertentu = jumlah lebih dari 5 (lima) buah

ž-  Film/video/animasi komputer = durasi lebih dari 45 menit

ž – Alat bantu pelatihan/pembimbingan tertentu = jumlah lebih dari 5 (lima) buah

ž  – Hasil pengembangan model = belum pernah ada atau modifikasi lebih dari 50%

ž  – Bahan ajar mandiri berbasis komputer  = durasi pembelajaran lebih dari 45 menit

ž  – Program aplikasi komputer = belum pernah ada atau modifikasi lebih dari 50%

ž  – Alat/mesin/ konstruksi tertentu = belum pernah ada atau modifikasi lebih dari 50%

Kategori Sederhana:

ž  – Poster dibuat rapih dan menarik = jumlah antara 8 -10 buah

ž  – Model benda/barang atau alat tertentu = jumlah antara 4 – 5 buah

ž  – Film/video/animasi komputer = durasi lebih antara 30 – 45 menit

ž  – Alat bantu pelatihan/pembimbingan tertentu = jumlah antara 4 – 5 (lima)

ž  – Hasil pengembangan model = modifikasi kurang dari 50%

ž  – Bahan ajar mandiri berbasis komputer  = durasi pembelajaran kurang dari 45 menit

ž  – Program aplikasi komputer = modifikasi kurang dari 50%

ž  – Alat/mesin/ konstruksi tertentu = modifikasi kurang dari 50%

11. Bukti Kegiatan

ž- Makalah hasil pengembangan model (kepengawasan/ manajemen/ pembelajaran/pelatihan/pengembangan) dilengkapi dengan video implementasi  model tersebut.

ž – Laporan cara pembuatan dan penggunaan  media pelatihan/pembimbingan dan bahan ajar mandiri berbasis komputer dilengkapi dengan  softcopy dalam cakram padat (compact disk) atau flash disk.

ž – Laporan cara pembuatan dan penggunaan media dan alat bantu pelatihan/pembimbingan dan alat/mesin/konstruksi dilengkapi dengan foto pembuatan dan penggunaan karya sains/teknologi tersebut.

12. Kerangka Isi Laporan Karya Teknologi Tepat Guna (Karya Sains/ Teknologi)

žHALAMAN JUDUL,

—memuat jenis laporan (tuliskan Laporan Pembuatan Karya Teknologi), nama karya teknologi, nama pembuat, NIP kalau PNS dan Nama Dinas Pendidikan.

žHALAMAN  PENGESAHAN

—Berisi pengesahan oleh Korwas

žKATA PENGANTAR.

žDAFTAR ISI.

žDAFTAR  GAMBAR.

žNAMA KARYA TEKNOLOGI.

žTUJUAN.

žMANFAAT.

žRANCANGAN/DESAIN KARYA TEKNOLOGI

—(dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir serta daftar alat dan bahan yang digunakan).

žPROSEDUR PEMBUATAN KARYA TEKNOLOGI

— (dilengkapi dengan foto pembuatan).

žPENGGUNAAN KARYASAINS/TEKNOLOGI DI SEKOLAH/MADRASAH ATAU DI MASYARAKAT

—(dilengkapi dengan softcopy atau foto pembuatan dan penggunaan).

C.   MENCIPTAKAN KARYA SENI

1.    Definisi

žMenemukan/menciptaan karya seni adalah proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental, baik spriritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan.

2. Kriteria Karya Seni

žKarya seni adalah hasil budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetika dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberikan makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan atau makna pendidikan bagi individu dan  masyarakatnya.

žKarya seni yang diakui oleh masyarakat adalah karya seni yang dipertunjukkan /dipamerkan/dipublikasikan kepada masyarakat minimal di tingkat kecamatan/ kabupaten/kota.

3.    Jenis Karya Seni

žKarya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan langsung:

—- Seni sastra (novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama/teater/film)

—- seni rupa (a.l.: keramik kecil, benda souvenir), seni desain grafis (a.l.: sampul buku, poster, brosur, fotografi), seni musik rekaman, film, dan sebagainya.

žKarya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung: seni rupa (a.l.: lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, busana), seni pertunjukan (a.l:  teater, tari, sendratari, ansambel musik), dan sebagainya

4.    Kategori Karya Seni

ž- Karya seni kategori kompleks = lingkup sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba,  dan pengakuan pada tataran provinsi/nasional/ internasional,

ž- Karya seni kategori sederhana = lingkup sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan pengakuan pada tataran kecamatan/ kabupaten/kota.

5.    Bukti Kegiatan

Karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung:

1)     Karya sastra à dikirm karya sastranya (buku kumpulan cerpen, naskah cerpen di media masa dll)

2)     Karya seni musik/film/seni rupa ukuran kecil à dikirim:

-       Laporan proses penciptaan dan publikasi

-       Hasil Karya yang telah dibuat

-       Surat pernyataan kepemilikan, keaslian, dan belum pernah diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelumnya dari Korwas

-       Surat keterangan telah dipamerkan/ dipertunjukkan/ dipublikasikan/direkam dan diedarkan secara luas di tingkat kecamatan/kabupaten/kota atau provinsi/nasional/internasionaldari panitia/pejabat

Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung:

1)     Laporan proses penciptaan dan publikasi

2)     Rekaman tayangan (foto atau video)

3)     Lembar pernyataan kepemilikan, keaslian, dan belum pernah diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelumnya dari korwas

4)     Surat keterangan telah dipamerkan/ dipertunjukkan/ dipublikasikan/ direkam dan diedarkan secara luas di tingkat kecamatan/kabupaten/kota atau provinsi/nasional/internasional, atau

5)     surat pengakuan sebagai karya seni dari masyarakat berupa kliping resensi dari media massa cetak nasional (ber-ISSN), rekomendasi dari dewan kesenian daerah/organisasi profesi kesenian yang relevan minimal tingkat kecamatan/ kabupaten/kota.

6.    Persyaratan Karya Seni

a.      Seni sastra:

1)        Setiap judul buku novel, naskah drama/film, atau buku cerita bergambar (komik) yang diterbitkan, ber-ISBN, dan diedarkan secara luas.

2)        Setiap judul buku kumpulan minimal 10 cerpen, buku kumpulan minimal 20 puisi, atau buku kumpulan minimal 10 naskah aransemen lagu  karya seorang yang diterbitkan, ber-ISBN, dan diedarkan secara luas.

3)        Untuk cerpen dan puisi dapat berupa satuan karya yang sudah diterbitkan pada media masa dengan jumlah cerpen atau puisi yang dinilai adalah setiap 10 cerpen atau setiap 20 puisi.

4)        Semua karya pada buku kumpulan karya sastra adalah karya guru yang bersangkutan dan bukan terjemahan.

b.     Desain komunikasi visual:

1)        Setiap judul film/sinetron/wayang  atau judul company profile berdurasi minimal 15 menit, diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat.

2)        Setiap minimal 5 baliho/poster seni yang berbeda, ukuran minimal 3×5 meter, dipasang di tempat umum dan diakui oleh masyarakat.

3)        Setiap minimal 20 poster/ pamflet/brosur seni yang berbeda, ukuran kecil,  dicetak berwarna dan diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat.

 c.      Seni Musik

1)        Setiap 5 judul lagu yang telah direkam oleh instansi/perusahaan rekaman tertentu atau setiap 5 judul lagu yang telah dipublikasikan secara luas dan diakui oleh masyarakat/pihak berwenang (dinas, dewan kesenian, asosiasi seni dan sejenisnya)

2)        Setiap 10 naskah aransemen lagu yang telah diedarkan secara luas dan diakui masyarakat atau bila berupa buku telah diterbitkan dan ber-ISBN

 d.     Seni Busana:

Setiap 10 kreasi busana yang berbeda, diperagakan, dan diakui oleh masyarakat.e.      Seni Rupa:

1)     Setiap 5 lukisan/patung/ukiran/keramik yang berbeda, dipamerkan dan diakui oleh masyarakat.

2)     Setiap 10 karya seni fotografi yang berbeda, dipublikasikan/ dipamerkan dan diakui oleh masyarakat

3)     Setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir, diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat.

f.       Seni pertunjukan:

Setiap judul atau maksimal 5 judul drama tari modern/klasik atau sendratari dengan total durasi minimal 1 jam dan diakui oleh masyarakat

 Kerangka Isi Laporan Portofolio Penciptaan Karya Seni

ž SAMPUL DEPAN:

Berisi judul, nama pencipta, NIP, nama dan logo Sekolah/madrasah

ž  KATA PENGANTAR PENCIPTA

ž  DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL/GAMBAR

ž  BAGIAN I: PENDAHULUAN

(latar belakang ide penciptaan, makna dan tujuan)

ž  BAGIAN II

ž  PROSES PENCIPTAAN

Berisi deskripsi bahan, alat, ukuran, lama pengerjaan, deskripsi proses kreatif dari prapenciptaan hingga pascapenciptaan dikuatkan dengan foto-foto dan atau rekaman audio/audiovisual,

ž  PUBLIKASI

Berisi deskripsi kegiatan pameran/publikasi/ pertunjukan disertai katalog dan foto-foto dan atau rekaman audiovisual

ž  BAGIAN III: PENUTUP

ž  SURAT KETERANGAN DAN BUKTI FISIK LAINNYA

ž  FOTO ATAU VIDEO KARYA SENI, BAGI KARYA SENI YANG TIDAK DAPAT DIKIRIM KARYA ASLINYA

ž  KARYA SENI ASLINYA, BAGI KARYA SENI YANG DAPAT LANGSUNG DIKIRIM BENDANYA

 

D.   MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN/ PENYUSUNAN STANDAR, PEDOMAN, SOAL, DAN SEJENISNYA

1.    Definisi

ž  Kegiatan ini meliputi penyusunan standar/pedoman/soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi.

 2.    Bukti Kegiatan

ž  Laporan kegiatan.

ž  Hasil kegiatan yang berupa standar/ soal/ pedoman tingkat nasional/provinsi atau ekivalen kegiatan pada tingkat kabupaten/ kota

ž  Surat Tugas dari kepala dinas pendidikan

ž Surat keterangan/sertifikat dari panitia

 

3.    Angka Kredit

ž  Tingkat nasional, diberi angka kredit 1.

ž  Tingkat provinsi, diberi angka kredit 1.

Catatan:

ž  Angka kredit diberikan setiap jenis kegiatan

ž  Apabila dalam penyusunan standar/soal/ pedoman tersebut memerlukan beberapa kali kegiatan hingga menghasilkan, maka dinilai hanya satu kali kegiatan.

ž  Kegiatan pada tingkat kabupaten/kota dapat disetarakan dengan kegiatan tingkat provinsi dengan syarat memiliki jenis dan bobot kegiatan yang sama.

 4.    CONTOH:

  • Penyusunan standar pendidikan dan turunannya (indikator, deskripsi materi dsb)
  • Penyusunan pedoman pelaksanaan program tertentu di direktorat (pusat) atau di dinas provinsi, untuk kegiatan di kabupaten/kota yang memiliki jenis dan bobot yang sama juga dapat diberikan nilai, seperti: penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan uian nasional di kabupaten/kota.
  • Penyusunan soal Ujian Nasional, untuk tingkat provinsi dapat berupa kegiatan penyusunan soal ujian sekolah atau soal try out.

 

Kerangka Isi  Laporan Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal, dan Sejenisnya

  • HALAMAN JUDUL,
  • HALAMAN PENGESAHAN
  • KATA PENGANTAR
  • DAFTAR ISI
  • NAMA KEGIATAN
  • TUJUAN
  • MANFAAT
  • PELAKSANAAN KEGIATAN
  • HASIL KEGIATAN
  • LAMPIRAN

===***===

Read Full Post »

Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
a.    unsur utama; dan
b.    unsur penunjang.
Unsur utama, terdiri atas:
a.    pendidikan;
b.    pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
c.    pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru. Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Penilaian kinerja Guru menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:
a.    nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
b.    nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
c.    nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
d.    nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
e.    nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:
a.    sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
b.    sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
c.    sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
d.    sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
e.    sebutan kurang  diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah:
a.    paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
b.    paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
Aturan angka kredit setiap pangkat/jabatan adalah sebagai berikut:
-    Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata,golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda,  golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publiksi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
-    Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.
Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru, dan paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.  Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
b.    Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
c.    Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
a.    Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
b.    Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait  bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama;
c.    Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
d.    Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
e.    Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan  Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
f.    Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
g.    Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selain kedua unsur utama lainnya, yakni: (i) pendidikan; dan (ii) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan; PKB adalah unsur utama yang kegiatannya juga diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru. Dalam Permennegpan tersebut juga dijelaskan bahwa PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
1.    Pelaksanaan Pengembangan Diri
Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mampu melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, program PKB diorientasikan kepada kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan tersebut (misalnya kompetensi bagi kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dsb).
Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi  dalam kurun waktu tertentu. Minimal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru mencakup: (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru untuk penyusunan kelompok kurikulum dan/atau pembelajaran; (2) pembahas atau peserta pada seminar, koloqium, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.
Kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru tersebut harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar dan/atau peningkatan kompetensi profesi khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup antara lain (1) kompetensi menyelidiki dan memahami konteks di tempat guru mengajar; (2) penguasaan materi dan kurikulum; (3) penguasaan metode mengajar; (4) kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran; (5) penguasaan teknologi informatika dan komputer (TIK); (6) kompetensi menghadapi inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008, dsb; (7) kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini; dan (8) kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
2.    Pelaksanaan Publikasi  Ilmiah
Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu:
a.    presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada seminar,  lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah;
b.    publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal.  Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan:
1)    karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang:
•    diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian ISBN,
•    diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota,
•    diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan.
2)    tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikanyang dimuat di:
•    jurnal tingkat nasional yang terakreditasi;
•    jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi;
•    jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/sekolah/-madrasah, dsb.
c.    publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru. Publikasi ini mencakup pembuatan:
1)    buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan per judul yang:
•    lolos penilaian BSNP
•    dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN
•    dicetak oleh penerbit dan belum ber-ISBN
2)    modul/diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat:
•    provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
•    kabupaten/kota dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
•    sekolah/madrasah setempat.
3)    buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN dan/atau tidak ber-ISBN;
4)    karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/ madrasah tiap karya;
5)    buku pedoman guru.

3.    Pelaksanaan Karya inovatif
Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini mencakup:
a.    penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;
b.    penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana;
c.    pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/-praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana;
d.    penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.
Secara singkat, gambar di bawah ini menggambarkan komponen PKB yang dapat diberikan angka kredit. Angka Kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

*** SSS***

Read Full Post »

Dengan berlakunya aturan baru untuk kenaikan pangkat/jabatan guru maka jabatan guru saat ini ada 4 tingkat jabatan, yaitu :

1. Guru Pertama – Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a dan Penata Muda Tingkat 1, III/b

2. Guru Muda – Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dan Penata Tingkat 1, III/d

3. Guru Madya – Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Pembina Tingkat 1, IV/b, dan Pembina Utama Muda, IV/c

4. Guru Utama – Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dan Pembina Utama, IV/e

Untuk naik pangkat/jabatan tersebut maka guru wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkenjutan. Jenis kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengembangan Diri

2. Membuat Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif

Pengembangan Diri

Pengembangan diri dapat berupa kegiatan Pelatihan atau Diklat Fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Kegiatan kolektif ini dapat berupa Workshop/Lokakarya Penyusunan KTSP, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Soal dan sejenisnya atau menjadi pembahas/peserta pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, diskusi panel).

Setelah melaksanakan kegiatan Pengembangan Diri maka untuk penilaian kinerjanya maka guru harus menyusun Laporan Hasil Pengembangan Diri.

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah terdiri dari :

1. Presentasi pada forum ilmiah (menjadi pemrasaran/narasumber pada seminar, lokakarya ilmiah, seminar, koloqium, diskusi panel), untuk membuktikannya guru harus menyertakan Makalah Prasarannya untuk dinilai.

2. Laporan hasil penelitian yang dibukukan.

3. Laporan hasil penelitian yang dimuat pada majalah/jurnal ilmiah nasional, provinsi atau kabupaten/kota yang terakreditasi.

4. Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan.

5. Makalah tinjauan ilmiah.

6. Menulis Artikel Ilmiah Populer pada media massa nasional/lokal

7. Menulis Artikel Ilmiah pada majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota atau sekolah/madrasah.

8. Membuat Buku Pelajaran

9. Membuat Modul/Diktat

10. Membuat Buku dalam Bidang Pendidikan

11. Membuat karya hasil terjemahan

12. Membuat buku pedoman guru

Karya Inovatif

Jenis Karya Inovatif adalah :

1. Menemukan/membuat Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut KARYA SAINS/ TEKNOLOGI, berupa:

- Media Pembelajaran/Bahan Ajar Interaktif Berbasis Komputer;

- Program Aplikasi Komputer

- Alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan

- Alat/mesin yang bermanfaat untuk masyarakat

- Bahan tertentu hasil penemuan/modifikasi baru

- Konstruksi dengan bahan tertentu untuk pendidikan atau masyarakat

- Hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN atau LAPORAN HASIL EKSPERIMEN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan atau foto eksperimen, bagi karya hasil komputer maka hasil karya disertakan dalam CD.

2. Menemukan/menciptakan KARYA SENI, berupa :

- Karya seni sastra

- Karya seni rupa

- Karya seni kriya

- Karya seni desain

- Karya seni pertunjukan

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN BUKTI PUBLIKASI KARYA SENI, dilampiri dengan karya seninya (untuk karya berupa buku dan sejenisnya) atau foto/film saat membuat dan dipublikasikan (pameran, pertunjukan dan sejenisnya)

3. Membuat/modifikasi ALAT PELAJARAN, berupa :

- Alat bantu presentasi

- Alat bantu olahraga

- Alat bantu praktik

- Alat lain untuk membantu kelancaran pembelajaran/pendidikan

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan.

4. Membuat/modifikasi ALAT PERAGA, berupa:

- poster/gambar untuk pelajaran

- alat permainan pendidikan

- model benda/barang atau alat tertentu

- benda potongan (cutaway object)

- film/video pembelajaran

- gambar animasi komputer

Buktihasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan atau bagi karya hasil komputer maka hasil karya disertakan dalam CD.

5. Membuat/modifikasi ALAT PRAKTIKUM, berupa:

- alat praktikum sains

- alat praktikum teknik

- alat praktikum bahasa

- alat praktikum ilmu sosial

- alat praktikum ilmi humaniora

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan.

6. Mengikuti kegiatan Pengembangan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya.

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PELAKSANAAN DAN HASIL KERJA  yang dilampiri dengan contoh DOKUMEN HASIL KERJAnya dan surat keterangan dari panitia penyelenggara kegiatan.

Demikian supaya guru-guru bersiap-siap mulai tahun ini meski implementasinya baru tahun depan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang tata cara membuat laporan, silahkan hubungi saya untuk pelatihan/sosialisasinya di HP. 085-222-02-9933. Semoga kita dapat bertemu.

Read Full Post »

Perhatian untuk para guru dan kepala sekolah, saat ini sudah ada aturan baru untuk kenaikan pangkat guru (termasuk kepala sekolah), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 16 Tahun 2009 Tanggal 10 Nopember 2009. Aturan ini akan mulai diimplementasikan mulai Tahun 2011. Yang berbeda dari sebelumnya adalah :

1, Kenaikan pangkat dari III/a ke III/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit.

2. Kenaikan pangkat dari III/b ke III/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 4 angka kredit.

3. Kenaikan pangkat dari III/c ke III/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 6 angka kredit.

4. Kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 8 angka kredit.

5. Kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 12 angka kredit.

6. Kenaikan pangkat dari IV/b ke IV/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 12 angka kredit (dan harus presentasi di depan tim penilai).

7. Kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah dengan 14 angka kredit.

8. Kenaikan pangkat dari IV/d ke IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 20 angka kredit.

Juga nanti angka kredit dari unsur Pembelajaran/Pembimbingan akan dinilai dengan Instrumen Penilaian Kinerja. Untuk jelasnya nanti tunggu aja sosialisasi dari Ditjen PMPTK atau Biro Kepegawaian.

Met berjuang guruku….!!!

Read Full Post »

Pada tanggal 28 Oktober s.d. 9 Nopember 2009 saya dan Tim dari Ditjen PMPTK mengikuti Short Course Immersion Program Sistem Induksi Guru Pemula. Untuk menjadi guru di New Zealand ada beberapa tahap yang harus dilalui :
Guru TK:
- Menempuh pendidikan diploma 3 tahun
Guru SD :
- Menempuh pendidikan diploma 4 tahun atau Degree (Bachelor)
Guru SMP/SMA/SMK
- Menempuh Degree (Bachelor)
Untuk semua guru ditambah dengan :
- Diploma of Education 1 tahun
- Register Menjadi Guru Pemula
- Program induksi 2 tahun
(Provisonally Teacher Program)
- Register menjadi Guru Penuh
- Setiap 3 tahun harus Re Register dan yang me-register ulang adalah Kepala Sekolah.

Read Full Post »

A.      Persyaratan

Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

  1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/ SMK/ SMALB/ MA/ MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat.

Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.

  1. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
  2. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama.
  3. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
  4. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
  5. Melampirkan syarat-syarat administratif :
    1. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh yayasan/ penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi pangkal (satmingkal) guru yang bersangkutan.
    2. Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
    3. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/ pembimbingan pada satmingkal guru yang bersangkutan.
    4. Fotokopi Akta IV atau Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan) atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi setempat.
    5. Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran perminggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau jumlah siswa yang dibimbiung oleh guru Bimbingan dan Penyuluhan dan dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi setempat.
    6. Fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau wakil kepala sekolah dan dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikian Kabupaten/Kota/Provinsi setempat.

 

B.      Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:

  1. Kepala sekolah/madrasah jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan  mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
  2. Kepala sekolah/madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan yayasan/ penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan  Provinsi, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi  Pendidik  dengan  menggunakan  Format 2  (Lampiran 2).
  5. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi berdasarkan hasil penilaian mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format  3  (Lampiran 3).
  6. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

 

C.      Dasar dan Tatacara Penetapan

  1. Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu:
    1. Kualifikasi akademik.
    2. Masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.
  2. Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagai berikut:
    1. Meneliti kelengkapan persyaratan penetapan Inpasing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
    2. Menghitung masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
    3. Masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dengan satuan tahun penuh. Misalnya, guru bukan Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan, dihitung 10 tahun.
    4. Kelebihan masa kerja 11 bulan diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan gaji berkala berikutnya.
    5. Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja guru yang bersangkutan, ditetapkan jenjang jabatan fungsional guru tersebut dengan menggunakan tabel konversi pada Lampiran 5.
    6. Contoh penetapan jenjang jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya disajikan pada Lampiran 4.
    7. Dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ditetapkan Jenjang Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

D.  Jenjang Jabatan Fungsional

  1. Guru merupakan tenaga profesional yang menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV. Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 0 tahun, menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 memiliki jabatan funsional Guru Madya dengan golongan/ruang III/a. Di samping itu Guru Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IV/a yang akan mengusulkan naik pangkat ke IV/b dipersyaratkan memenuhi 12 point angka kredit pengembangan profesi. Pada umumnya Guru Pegawai Negeri Sipil tertahan di golongan/ruang IV/a karena kesulitan memenuhi 12 point angka kredit pengembangan profesi. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan golongan/ruang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka jenjang jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing minimal Guru Madya dan maksimal Guru Pembina. Jadi jenjang jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing adalah: Guru Madya, Guru Madya Tk.I, Guru Dewasa, Guru Dewasa Tk.I, atau Guru Pembina.
  2. Angka kredit kumulatif terendah hasil inpassing yang diperoleh guru bukan Pegawai Negeri Sipil adalah 100.
  3. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bidang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch), maka angka kredit hasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 point angka kredit.
  4. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari non LPTK dan tidak memiliki Akta mengajar, maka angka kredit hasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 point angka kredit.

Read Full Post »

September 23, 2009

Oleh : DR. Sulipan, M.Pd. HP. 085-222-02-9933 email : sulipan@yahoo.com

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka harapan guru untuk lebih meningkat kesejahteraannya menjadi harapan yang semakin mendekati kenyataan. Hal itu terjadi karena dalam undang-undang tersebut dijanjikan akan diperolehnya tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 dan sertifikat pendidik, selain itu bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan fungsional dan maslahat tambahan berupa berbagai fasilitas tertentu, dan bagi guru di daerah khusus juga akan mendapatkan tunjangan khusus. Selain itu guru juga memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya. Namun di lapangan kita dengar masih ada permasalahan yang mengganjal karir guru, khususnya mengenai kelancaran kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b dan seterusnya. Hal ini sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama dan banyak guru yang kepangkatannya mentok di golongan IV/a.

Latar Belakang Masalah

Sebenarnya selama ini para guru sudah diuntungkan dengan system kenaikan pangkat melalui system angka kredit. Melalui system angka kredit yang dimulai sekitar tahun 1994 maka para guru dapat naik pangkat asalkan sudah memenuhi jumlah angka kredit sesuai yang dipersyaratkan. Dengan system itu maka para guru dapat naik pangkat hanya dalam waktu 3 tahun, bahkan dalam beberapa kasus ada yang dapat naik pangkat dalam waktu 2 tahun. Selain itu guru yang berpendidikan sekolah menengah (SPG) atau diploma dapat naik pangkat tanpa terhambat pembatasan pangkat maksimum seperti sebelumnya. Jadi pada pokoknya dengan system angka kredit tersebut maka sebenarnya para guru lebih banyak diuntungkan daripada dirugikan jika dibandingkan dengan system kenaikan pangkat sebelumnya. Persoalan mentoknya pangkat seperti disebutkan di atas terjadi karena selepas golongan IV/a persyaratan angka kredit guru harus melalui pencapaian jumlah angka kredit tertentu untuk kegiatan pengembangan profesi. Yang dimasudkan kegiatan pengembangan profesi guru adalah kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru melalui penulisan karya tulis ilmiah, penemuan teknologi tepat guna, pembuatan alat pelajaran/bimbingan, penciptaan karya seni dan pengembangan kurikulum. Untuk penulisan karya tulis ilmiah sendiri terdiri dari tujuh macam, yaitu: penelitian, karangan ilmiah, tulisan ilmiah popular, prasaran seminar, buku, diktas dan terjemahan. Bila dilihat dari jenis-jenis kegiatan pengembangan profesi seperti di atas maka kegiatan-kegiatan tersebut memang merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan profesinalitas guru, karena melalui kegiatan tersebut maka para guru akan terbuka wawasannya dan juga dapat menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya bagi kemaslahatan masyarakat.

Masalah Yang Terjadi

Dari sumber di Depdiknas diketahui bahwa selama ini cukup banyak guru golongan IV/a yang sudah melaporkan kegiatan pengembangan profesinya ke Biro Kepegawaian Depdiknas. Dari laporan atau usulan angka kredit yang ada diketahui bahwa kebanyakan para guru melaporkan karya tulis ilmiah yang sudah dibuat oleh para guru. Dari hasil penilaian laporan yang dilakukan oleh tim penilai ternyata banyak karya tulis ilmiah yang dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan, alhasil usulan angka kredit untuk kegiatan pengambangan profesi tersebut akhirnya ditolak dan guru tidak dapat naik pangkat dari IV/a ke IV/b. Kejadian seperti di atas banyak menimpa para guru dan menimbulkan kesan bahwa guru dihambat kenaikan pangkatnya dari golongan IV/a ke IV/b. Celakanya, kesan tersebut meluas di kalangan guru dan menjadikan guru menjadi apatis dalam kenaikan pangkat, bahkan menganggap bahwa hal itu ada unsur kesengajaan. Masalah yang penting dicermati oleh tim penilai bahwa dengan banyaknya guru yang ditolak karya tulis ilmiahnya maka akan timbul dugaan bermacam-macam di kalangan para guru, diantaranya dugaan tentang adanya “jatah” tentang jumlah golongan IV/b ke atas. Ada pula dugaan tentang adanya “kongkalikong” antara pejabat penilai dengan guru yang ternyata berhasil lolos penilaian. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah guru belum memenuhi syarat dalam memenuhi kriteria kegiatan pengembangan profesi, khususnya dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Menurut salah satu tim penilai pusat, sebenarnya dalam penilaian karya tulis ilmiah tersebut sudah cukup banyak kelonggaran yang dilakukan, bila dibandingkan persyaratan karya tulis ilmiah untuk dosen misalnya. Nah, di sinilah masalahnya. Para guru menilai bahwa persyaratan karya tulis ilimiah tersebut terlalu sulit sedangkan menurut tim penilai sudah cukup longgar. Di sini terlihat belum adanya titik temu sehingga masalah di atas menjadi masalah yang cukup menggelisahkan para guru dan juga cukup menggerahkan para pejabat terkait, untuk itu perlu dicari pemecahan masalah yang sudah cukup lama terjadi ini.

Pemecahan Masalah

Dari permasalahan yang terjadi maka dapat ditempuh beberapa hal untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya adalah: meningkatkan kemampuan guru dalam penulisan karya tulis ilmiah melalui berbagai program pelatihan, mensosialisasikan kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat (kriteria penilaian), mendorong guru untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi yang lain seperti penemuan teknologi tepat guna, pembuatan alat peraga, penciptaan karya seni, dan pengembangan kurikulum. Program-program pelatihan dalam penulisan karya tulis ilmiah perlu dilakukan di Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), LPMP atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang lain. Program ini penting sekali dilakukan karena para guru perlu mendapatkan penyegaran dalam hal penulisan karya tulis ilmiah walaupun saat belajar di perguruan tinggi mereka sudah pernah mendapatkan materi tersebut. Suatu hal yang sangat penting dilakukan sebenarnya adalah sosialisasi tentang kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat atau kriteria penilaiannya. Selama ini yang terjadi adalah, para guru dalam menulis karya ilmiahnya sudah mengundang dan dibimbing para pakar yang terdiri dari para dosen dari perguruan tinggi, namun selalu saja karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian maupun makalah selalu banyak yang ditolak. Kondisi demikian membuat para guru merasa frustasi dan menjadi malas untuk mencoba lagi mengirimkan karya tulis untuk dinilai. Hal ini tidak akan terjadi bila kriteria penilaian diketahui semua orang dan bukan hanya tergantung “selera” tim penilai. Bagi tim penilai masalah-masalah yang terjadi di atas harus menjadi bahan instropeksi diri, apakah kebenaran karya tulis ilmiah itu hanya milik tim penilai, sedangkan karya tulis ilmiah menurut pakar lain itu tidak benar? Yang sering menjadi kriteria penolakan seringkali adalah nilai kemanfaatan karya tulis ilmiah, banyak karya tulis ditolak karena dipandang tidak bermanfaat bagi diri guru maupun bagi pembelajaran.Padahal nilai kemanfaatan ini bisa bersifat relatif dan dapat diperdebatkan, oleh karenanya kriteria ini harus jelas dan harus diketahui sebelumnya oleh para guru yang menulis karya tulis ilmiah. Alasan penolakan lain adalah karya tulis ilmiah tersebut adalah hasil menyontek karya tulis orang lain, nah… untuk alasan ini memang harus dipertahankan, karena masalah contek menyontek ini menjadi masalah yang krusial dan memalukan, sehingga tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Bahkan bila seorang guru terbukti benar mencontek karya tulis orang lain, maka guru tersebut layak diberi sanksi karena telah berbuat yang tidak sesuai dengan kode etik guru. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengadakan temu ilmiah antar pakar penulisan karya tulis ilmiah, tentang kriteria karya tulis ilmiah yang sesuai dengan pengembangan profesi guru. Dari pertemuan tersebut diharapkan para penilai memperoleh masukan dari pakar yang lain tentang karya tulis ilmiah yang sesuai dengan pengembangan profesi guru dan pakar non penilai memperoleh gambaran yang tepat tentang kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan pandangan tentang kriteria yang dipersyaratkan, jadi bukan hanya menurut selera tim penilai. Dan seperti dijelaskan di atas, bahwa sosialisasi tentang kegiatan pengembangan profesi non karya tulis ilmiah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu penemuan teknologi tepat guna, pembuatan alat peraga, penciptaan karya seni, dan pengembangan kurikulum. Apabila guru memahami bahwa dengan menemukan teknologi tepat guna, membuat alat peraga, penciptaan karya seni, dan pengembangan kurikulum juga dapat digunakan untuk memperoleh angka kredit pengembangan profesi maka harusnya guru mulai banting stir untuk melakukan hal lain, terutama yang tidak memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Tentang penemuan teknologi tepat guna maupun pembuatan alat peraga, sebenarnya banyak guru yang memiliki kreatifitas untuk membuatnya tetapi terhalang oleh ketidaktahuan cara melaporkannya, biaya untuk membuatnya, sempitnya kriteria yang diterima (hanya untuk kegiatan belajar mengajar) dan angka kredit yang relatif sangat kecil (hanya bernilai 0,5 untuk pembuatan alat peraga). Bagi guru yang memiliki jiwa seni maka juga dapat mengembangkan kreatifitas seninya dengan penciptaan karya seni baik seni lukis, pertunjukan, kriya dan lainnya. Hal ini akan menjadi jalan bagi guru untuk memperoleh angka kredit seperti yang dipersyaratkan. Dan sekarang ini, di kala pengembangan kurikulum dilakukan di sekolah maka akan lebih banyak guru memperoleh kesempatan untuk mendapatkan angka kredit pengembangan profesi dari kegiatan pengembangan kurikulum. Jadi diharapkan dengan bermacam-macam alternatif di atas diharapkan para guru tidak lagi terhalang kenaikan pangkatnya hanya karena ditolak karya tulis ilmiah yang telah dibuatnya. Semoga dengan tulisan ini tim penilai menjadi instrospeksi dan para guru memiliki sudut pandang lain tentang perolehan angka kredit pengembangan profesi. Sekali lagi diingatkan, masih banyak celah sehingga jangan mudah menyerah.

Read Full Post »

Older Posts »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.