Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Profesi Guru’ Category

Dengan berlakunya aturan baru untuk kenaikan pangkat/jabatan guru maka jabatan guru saat ini ada 4 tingkat jabatan, yaitu :

1. Guru Pertama – Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a dan Penata Muda Tingkat 1, III/b

2. Guru Muda – Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dan Penata Tingkat 1, III/d

3. Guru Madya – Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Pembina Tingkat 1, IV/b, dan Pembina Utama Muda, IV/c

4. Guru Utama – Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dan Pembina Utama, IV/e

Untuk naik pangkat/jabatan tersebut maka guru wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkenjutan. Jenis kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengembangan Diri

2. Membuat Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif

Pengembangan Diri

Pengembangan diri dapat berupa kegiatan Pelatihan atau Diklat Fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Kegiatan kolektif ini dapat berupa Workshop/Lokakarya Penyusunan KTSP, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Soal dan sejenisnya atau menjadi pembahas/peserta pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, diskusi panel).

Setelah melaksanakan kegiatan Pengembangan Diri maka untuk penilaian kinerjanya maka guru harus menyusun Laporan Hasil Pengembangan Diri.

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah terdiri dari :

1. Presentasi pada forum ilmiah (menjadi pemrasaran/narasumber pada seminar, lokakarya ilmiah, seminar, koloqium, diskusi panel), untuk membuktikannya guru harus menyertakan Makalah Prasarannya untuk dinilai.

2. Laporan hasil penelitian yang dibukukan.

3. Laporan hasil penelitian yang dimuat pada majalah/jurnal ilmiah nasional, provinsi atau kabupaten/kota yang terakreditasi.

4. Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan.

5. Makalah tinjauan ilmiah.

6. Menulis Artikel Ilmiah Populer pada media massa nasional/lokal

7. Menulis Artikel Ilmiah pada majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota atau sekolah/madrasah.

8. Membuat Buku Pelajaran

9. Membuat Modul/Diktat

10. Membuat Buku dalam Bidang Pendidikan

11. Membuat karya hasil terjemahan

12. Membuat buku pedoman guru

Karya Inovatif

Jenis Karya Inovatif adalah :

1. Menemukan/membuat Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut KARYA SAINS/ TEKNOLOGI, berupa:

- Media Pembelajaran/Bahan Ajar Interaktif Berbasis Komputer;

- Program Aplikasi Komputer

- Alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan

- Alat/mesin yang bermanfaat untuk masyarakat

- Bahan tertentu hasil penemuan/modifikasi baru

- Konstruksi dengan bahan tertentu untuk pendidikan atau masyarakat

- Hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN atau LAPORAN HASIL EKSPERIMEN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan atau foto eksperimen, bagi karya hasil komputer maka hasil karya disertakan dalam CD.

2. Menemukan/menciptakan KARYA SENI, berupa :

- Karya seni sastra

- Karya seni rupa

- Karya seni kriya

- Karya seni desain

- Karya seni pertunjukan

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN BUKTI PUBLIKASI KARYA SENI, dilampiri dengan karya seninya (untuk karya berupa buku dan sejenisnya) atau foto/film saat membuat dan dipublikasikan (pameran, pertunjukan dan sejenisnya)

3. Membuat/modifikasi ALAT PELAJARAN, berupa :

- Alat bantu presentasi

- Alat bantu olahraga

- Alat bantu praktik

- Alat lain untuk membantu kelancaran pembelajaran/pendidikan

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan.

4. Membuat/modifikasi ALAT PERAGA, berupa:

- poster/gambar untuk pelajaran

- alat permainan pendidikan

- model benda/barang atau alat tertentu

- benda potongan (cutaway object)

- film/video pembelajaran

- gambar animasi komputer

Buktihasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan atau bagi karya hasil komputer maka hasil karya disertakan dalam CD.

5. Membuat/modifikasi ALAT PRAKTIKUM, berupa:

- alat praktikum sains

- alat praktikum teknik

- alat praktikum bahasa

- alat praktikum ilmu sosial

- alat praktikum ilmi humaniora

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN yang dilampiri dengan foto pembuatan dan penggunaan.

6. Mengikuti kegiatan Pengembangan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya.

Bukti hasil kinerja yang dinilai adalah berupa LAPORAN PELAKSANAAN DAN HASIL KERJA  yang dilampiri dengan contoh DOKUMEN HASIL KERJAnya dan surat keterangan dari panitia penyelenggara kegiatan.

Demikian supaya guru-guru bersiap-siap mulai tahun ini meski implementasinya baru tahun depan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang tata cara membuat laporan, silahkan hubungi saya untuk pelatihan/sosialisasinya di HP. 085-222-02-9933. Semoga kita dapat bertemu.

Read Full Post »

Perhatian untuk para guru dan kepala sekolah, saat ini sudah ada aturan baru untuk kenaikan pangkat guru (termasuk kepala sekolah), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 16 Tahun 2009 Tanggal 10 Nopember 2009. Aturan ini akan mulai diimplementasikan mulai Tahun 2011. Yang berbeda dari sebelumnya adalah :

1, Kenaikan pangkat dari III/a ke III/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit.

2. Kenaikan pangkat dari III/b ke III/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 4 angka kredit.

3. Kenaikan pangkat dari III/c ke III/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 6 angka kredit.

4. Kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 8 angka kredit.

5. Kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 12 angka kredit.

6. Kenaikan pangkat dari IV/b ke IV/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 12 angka kredit (dan harus presentasi di depan tim penilai).

7. Kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah dengan 14 angka kredit.

8. Kenaikan pangkat dari IV/d ke IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 20 angka kredit.

Juga nanti angka kredit dari unsur Pembelajaran/Pembimbingan akan dinilai dengan Instrumen Penilaian Kinerja. Untuk jelasnya nanti tunggu aja sosialisasi dari Ditjen PMPTK atau Biro Kepegawaian.

Met berjuang guruku….!!!

Read Full Post »

Pada tanggal 28 Oktober s.d. 9 Nopember 2009 saya dan Tim dari Ditjen PMPTK mengikuti Short Course Immersion Program Sistem Induksi Guru Pemula. Untuk menjadi guru di New Zealand ada beberapa tahap yang harus dilalui :
Guru TK:
– Menempuh pendidikan diploma 3 tahun
Guru SD :
– Menempuh pendidikan diploma 4 tahun atau Degree (Bachelor)
Guru SMP/SMA/SMK
– Menempuh Degree (Bachelor)
Untuk semua guru ditambah dengan :
– Diploma of Education 1 tahun
– Register Menjadi Guru Pemula
– Program induksi 2 tahun
(Provisonally Teacher Program)
– Register menjadi Guru Penuh
– Setiap 3 tahun harus Re Register dan yang me-register ulang adalah Kepala Sekolah.

Read Full Post »

A.      Persyaratan

Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

  1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/ SMK/ SMALB/ MA/ MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat.

Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.

  1. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
  2. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama.
  3. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
  4. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
  5. Melampirkan syarat-syarat administratif :
    1. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh yayasan/ penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi pangkal (satmingkal) guru yang bersangkutan.
    2. Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
    3. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/ pembimbingan pada satmingkal guru yang bersangkutan.
    4. Fotokopi Akta IV atau Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan) atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi setempat.
    5. Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran perminggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau jumlah siswa yang dibimbiung oleh guru Bimbingan dan Penyuluhan dan dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi setempat.
    6. Fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau wakil kepala sekolah dan dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikian Kabupaten/Kota/Provinsi setempat.

 

B.      Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:

  1. Kepala sekolah/madrasah jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan  mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
  2. Kepala sekolah/madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan yayasan/ penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan  Provinsi, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi  Pendidik  dengan  menggunakan  Format 2  (Lampiran 2).
  5. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi berdasarkan hasil penilaian mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format  3  (Lampiran 3).
  6. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

 

C.      Dasar dan Tatacara Penetapan

  1. Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu:
    1. Kualifikasi akademik.
    2. Masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.
  2. Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagai berikut:
    1. Meneliti kelengkapan persyaratan penetapan Inpasing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
    2. Menghitung masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
    3. Masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dengan satuan tahun penuh. Misalnya, guru bukan Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan, dihitung 10 tahun.
    4. Kelebihan masa kerja 11 bulan diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan gaji berkala berikutnya.
    5. Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja guru yang bersangkutan, ditetapkan jenjang jabatan fungsional guru tersebut dengan menggunakan tabel konversi pada Lampiran 5.
    6. Contoh penetapan jenjang jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya disajikan pada Lampiran 4.
    7. Dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ditetapkan Jenjang Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

D.  Jenjang Jabatan Fungsional

  1. Guru merupakan tenaga profesional yang menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV. Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 0 tahun, menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 memiliki jabatan funsional Guru Madya dengan golongan/ruang III/a. Di samping itu Guru Pegawai Negeri Sipil dengan golongan/ruang IV/a yang akan mengusulkan naik pangkat ke IV/b dipersyaratkan memenuhi 12 point angka kredit pengembangan profesi. Pada umumnya Guru Pegawai Negeri Sipil tertahan di golongan/ruang IV/a karena kesulitan memenuhi 12 point angka kredit pengembangan profesi. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan golongan/ruang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka jenjang jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing minimal Guru Madya dan maksimal Guru Pembina. Jadi jenjang jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil inpassing adalah: Guru Madya, Guru Madya Tk.I, Guru Dewasa, Guru Dewasa Tk.I, atau Guru Pembina.
  2. Angka kredit kumulatif terendah hasil inpassing yang diperoleh guru bukan Pegawai Negeri Sipil adalah 100.
  3. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bidang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch), maka angka kredit hasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 point angka kredit.
  4. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari non LPTK dan tidak memiliki Akta mengajar, maka angka kredit hasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 point angka kredit.

Read Full Post »

September 23, 2009

Oleh : DR. Sulipan, M.Pd. HP. 085-222-02-9933 email : sulipan@yahoo.com

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka harapan guru untuk lebih meningkat kesejahteraannya menjadi harapan yang semakin mendekati kenyataan. Hal itu terjadi karena dalam undang-undang tersebut dijanjikan akan diperolehnya tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 dan sertifikat pendidik, selain itu bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan fungsional dan maslahat tambahan berupa berbagai fasilitas tertentu, dan bagi guru di daerah khusus juga akan mendapatkan tunjangan khusus. Selain itu guru juga memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya. Namun di lapangan kita dengar masih ada permasalahan yang mengganjal karir guru, khususnya mengenai kelancaran kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b dan seterusnya. Hal ini sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama dan banyak guru yang kepangkatannya mentok di golongan IV/a.

Latar Belakang Masalah

Sebenarnya selama ini para guru sudah diuntungkan dengan system kenaikan pangkat melalui system angka kredit. Melalui system angka kredit yang dimulai sekitar tahun 1994 maka para guru dapat naik pangkat asalkan sudah memenuhi jumlah angka kredit sesuai yang dipersyaratkan. Dengan system itu maka para guru dapat naik pangkat hanya dalam waktu 3 tahun, bahkan dalam beberapa kasus ada yang dapat naik pangkat dalam waktu 2 tahun. Selain itu guru yang berpendidikan sekolah menengah (SPG) atau diploma dapat naik pangkat tanpa terhambat pembatasan pangkat maksimum seperti sebelumnya. Jadi pada pokoknya dengan system angka kredit tersebut maka sebenarnya para guru lebih banyak diuntungkan daripada dirugikan jika dibandingkan dengan system kenaikan pangkat sebelumnya. Persoalan mentoknya pangkat seperti disebutkan di atas terjadi karena selepas golongan IV/a persyaratan angka kredit guru harus melalui pencapaian jumlah angka kredit tertentu untuk kegiatan pengembangan profesi. Yang dimasudkan kegiatan pengembangan profesi guru adalah kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru melalui penulisan karya tulis ilmiah, penemuan teknologi tepat guna, pembuatan alat pelajaran/bimbingan, penciptaan karya seni dan pengembangan kurikulum. Untuk penulisan karya tulis ilmiah sendiri terdiri dari tujuh macam, yaitu: penelitian, karangan ilmiah, tulisan ilmiah popular, prasaran seminar, buku, diktas dan terjemahan. Bila dilihat dari jenis-jenis kegiatan pengembangan profesi seperti di atas maka kegiatan-kegiatan tersebut memang merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan profesinalitas guru, karena melalui kegiatan tersebut maka para guru akan terbuka wawasannya dan juga dapat menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya bagi kemaslahatan masyarakat.

Masalah Yang Terjadi

Dari sumber di Depdiknas diketahui bahwa selama ini cukup banyak guru golongan IV/a yang sudah melaporkan kegiatan pengembangan profesinya ke Biro Kepegawaian Depdiknas. Dari laporan atau usulan angka kredit yang ada diketahui bahwa kebanyakan para guru melaporkan karya tulis ilmiah yang sudah dibuat oleh para guru. Dari hasil penilaian laporan yang dilakukan oleh tim penilai ternyata banyak karya tulis ilmiah yang dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan, alhasil usulan angka kredit untuk kegiatan pengambangan profesi tersebut akhirnya ditolak dan guru tidak dapat naik pangkat dari IV/a ke IV/b. Kejadian seperti di atas banyak menimpa para guru dan menimbulkan kesan bahwa guru dihambat kenaikan pangkatnya dari golongan IV/a ke IV/b. Celakanya, kesan tersebut meluas di kalangan guru dan menjadikan guru menjadi apatis dalam kenaikan pangkat, bahkan menganggap bahwa hal itu ada unsur kesengajaan. Masalah yang penting dicermati oleh tim penilai bahwa dengan banyaknya guru yang ditolak karya tulis ilmiahnya maka akan timbul dugaan bermacam-macam di kalangan para guru, diantaranya dugaan tentang adanya “jatah” tentang jumlah golongan IV/b ke atas. Ada pula dugaan tentang adanya “kongkalikong” antara pejabat penilai dengan guru yang ternyata berhasil lolos penilaian. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah guru belum memenuhi syarat dalam memenuhi kriteria kegiatan pengembangan profesi, khususnya dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Menurut salah satu tim penilai pusat, sebenarnya dalam penilaian karya tulis ilmiah tersebut sudah cukup banyak kelonggaran yang dilakukan, bila dibandingkan persyaratan karya tulis ilmiah untuk dosen misalnya. Nah, di sinilah masalahnya. Para guru menilai bahwa persyaratan karya tulis ilimiah tersebut terlalu sulit sedangkan menurut tim penilai sudah cukup longgar. Di sini terlihat belum adanya titik temu sehingga masalah di atas menjadi masalah yang cukup menggelisahkan para guru dan juga cukup menggerahkan para pejabat terkait, untuk itu perlu dicari pemecahan masalah yang sudah cukup lama terjadi ini.

Pemecahan Masalah

Dari permasalahan yang terjadi maka dapat ditempuh beberapa hal untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya adalah: meningkatkan kemampuan guru dalam penulisan karya tulis ilmiah melalui berbagai program pelatihan, mensosialisasikan kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat (kriteria penilaian), mendorong guru untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi yang lain seperti penemuan teknologi tepat guna, pembuatan alat peraga, penciptaan karya seni, dan pengembangan kurikulum. Program-program pelatihan dalam penulisan karya tulis ilmiah perlu dilakukan di Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), LPMP atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang lain. Program ini penting sekali dilakukan karena para guru perlu mendapatkan penyegaran dalam hal penulisan karya tulis ilmiah walaupun saat belajar di perguruan tinggi mereka sudah pernah mendapatkan materi tersebut. Suatu hal yang sangat penting dilakukan sebenarnya adalah sosialisasi tentang kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat atau kriteria penilaiannya. Selama ini yang terjadi adalah, para guru dalam menulis karya ilmiahnya sudah mengundang dan dibimbing para pakar yang terdiri dari para dosen dari perguruan tinggi, namun selalu saja karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian maupun makalah selalu banyak yang ditolak. Kondisi demikian membuat para guru merasa frustasi dan menjadi malas untuk mencoba lagi mengirimkan karya tulis untuk dinilai. Hal ini tidak akan terjadi bila kriteria penilaian diketahui semua orang dan bukan hanya tergantung “selera” tim penilai. Bagi tim penilai masalah-masalah yang terjadi di atas harus menjadi bahan instropeksi diri, apakah kebenaran karya tulis ilmiah itu hanya milik tim penilai, sedangkan karya tulis ilmiah menurut pakar lain itu tidak benar? Yang sering menjadi kriteria penolakan seringkali adalah nilai kemanfaatan karya tulis ilmiah, banyak karya tulis ditolak karena dipandang tidak bermanfaat bagi diri guru maupun bagi pembelajaran.Padahal nilai kemanfaatan ini bisa bersifat relatif dan dapat diperdebatkan, oleh karenanya kriteria ini harus jelas dan harus diketahui sebelumnya oleh para guru yang menulis karya tulis ilmiah. Alasan penolakan lain adalah karya tulis ilmiah tersebut adalah hasil menyontek karya tulis orang lain, nah… untuk alasan ini memang harus dipertahankan, karena masalah contek menyontek ini menjadi masalah yang krusial dan memalukan, sehingga tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Bahkan bila seorang guru terbukti benar mencontek karya tulis orang lain, maka guru tersebut layak diberi sanksi karena telah berbuat yang tidak sesuai dengan kode etik guru. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengadakan temu ilmiah antar pakar penulisan karya tulis ilmiah, tentang kriteria karya tulis ilmiah yang sesuai dengan pengembangan profesi guru. Dari pertemuan tersebut diharapkan para penilai memperoleh masukan dari pakar yang lain tentang karya tulis ilmiah yang sesuai dengan pengembangan profesi guru dan pakar non penilai memperoleh gambaran yang tepat tentang kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan pandangan tentang kriteria yang dipersyaratkan, jadi bukan hanya menurut selera tim penilai. Dan seperti dijelaskan di atas, bahwa sosialisasi tentang kegiatan pengembangan profesi non karya tulis ilmiah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu penemuan teknologi tepat guna, pembuatan alat peraga, penciptaan karya seni, dan pengembangan kurikulum. Apabila guru memahami bahwa dengan menemukan teknologi tepat guna, membuat alat peraga, penciptaan karya seni, dan pengembangan kurikulum juga dapat digunakan untuk memperoleh angka kredit pengembangan profesi maka harusnya guru mulai banting stir untuk melakukan hal lain, terutama yang tidak memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Tentang penemuan teknologi tepat guna maupun pembuatan alat peraga, sebenarnya banyak guru yang memiliki kreatifitas untuk membuatnya tetapi terhalang oleh ketidaktahuan cara melaporkannya, biaya untuk membuatnya, sempitnya kriteria yang diterima (hanya untuk kegiatan belajar mengajar) dan angka kredit yang relatif sangat kecil (hanya bernilai 0,5 untuk pembuatan alat peraga). Bagi guru yang memiliki jiwa seni maka juga dapat mengembangkan kreatifitas seninya dengan penciptaan karya seni baik seni lukis, pertunjukan, kriya dan lainnya. Hal ini akan menjadi jalan bagi guru untuk memperoleh angka kredit seperti yang dipersyaratkan. Dan sekarang ini, di kala pengembangan kurikulum dilakukan di sekolah maka akan lebih banyak guru memperoleh kesempatan untuk mendapatkan angka kredit pengembangan profesi dari kegiatan pengembangan kurikulum. Jadi diharapkan dengan bermacam-macam alternatif di atas diharapkan para guru tidak lagi terhalang kenaikan pangkatnya hanya karena ditolak karya tulis ilmiah yang telah dibuatnya. Semoga dengan tulisan ini tim penilai menjadi instrospeksi dan para guru memiliki sudut pandang lain tentang perolehan angka kredit pengembangan profesi. Sekali lagi diingatkan, masih banyak celah sehingga jangan mudah menyerah.

Read Full Post »

Prosedur pengusulan dokumen untuk ditentukan hasil penilaiannya adalah sebagai berikut :

1. Susunlah dokumen sesuai ketentuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (PUPAK).

2. Lengkapi dokumen dengan lampiran yang mendukung.

3. Periksakan pada guru senior atau kepala sekolah yang memahami tata cara pengusulan.

4. Mintakan surat pengantar kepada kepala sekolah atas usulan penilaian tersebut (sebelumnya jangan lupa karya tulis ilmiah dan karya lain disyahkan dulu dengan tandatangan kepala sekolah).

5. Apabila dikirim secara kelompok antar sekolah, maka mintakan surat pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.

6. Kirimkan dokumen tersebut ke Biro Kepegawaian Depdiknas d/a Komplek Depdiknas Gedung C Lantai 5. Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta.

Perhatian :

KARYA TULIS ILMIAH TIDAK WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEMBIMBING, JADI JUGA TIDAK WAJIB ADA PEMBIMBING. Tetapi kalau memerlukan pembimbing ya boleh-boleh saja tetapi tidak perlu dituliskan dalam laporan KTI.

Read Full Post »

Weleh-weleh ternyata saat ini banyak guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tidak tahu harus bagaimana setelah pangkatnya Pembina golongan IV/a. Karena selama ini kenaikan pangkatnya sudah diurus oleh Bagian Tata Usaha. Bagi guru yang sudah IV/a maka ada persyaratan khusus untuk naik pangkat ke IV/b yaitu harus mengumpulkan angka kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi sebesar 12. Kegiatan pengembangan profesi bisa berupa nulis Karya Tulis Ilmiah, bikin Alat Peraga, bikin Karya Teknologi Tepat Guna atau Karya Seni. Nah, kalau sudah bikin maka berkas usulan angka kredit bisa dikirim ke Biro Kepegawaian Bagian Mutasi Guru Komplek Depdiknas Gedung C Lantai 5 Jalan Jendral Sudirman Senayan Jakarta. Biasanya berkas ini diperiksa dulu oleh guru senior (atau bagi pengawas ya pengawas senior) kalau sudah mencukupi angka kredit dari unsur KBM. Kalau udah diperiksa maka tinggal minta surat pengantar dari Kepala Sekolah atau Kepala Dinas untuk mengantar berkas usulan penilaian angka kreditnya. Semoga jelas dan tidak mampet lagi.

Read Full Post »

Oleh : DR. H. Sulipan, M.Pd. HP. 085-222-02-9933

Saat ini dengan adanya pendidikan profesi maka jabatan guru semakin menjadi jabatan yang diakui profesionalitasnya. Dengan pendidikan profesi diharapkan jabatan guru akan setingkat dengan jabatan profesional yang lain, seperti dpkter dan sejenisnya. Itulah yang yang sering didengungkan oleh para pimpinan departemen pendidikan nasional. Dan ada hal menarik dalam pendidikan profesi adalah kuota berdasarkan kebutuhan guru. Sekilas kebijakan tersebut seperti bagus, tetapi ada beberapa hal yang patut dipertanyakan, yaitu :

1. Pendidikan profesi dapat diikuti oleh lulusan sarjana atau diploma 4 dari kependidikan ataupun non kependidikan melalui seleksi test masuk. Bila sarjana/diploma 4 non kependidikan tidak lolos seleksi pendidikan profesi mereka dapat mencari kerja pada profesi jelur selain guru, tetapi bila sarjana/diploma 4 kependidikan tidak lolos seleksi mengikuti pendidikan profesi, mereka mencari kerja apa lagi, bukankah dengan gelar kesarjanaan dan keilmuan yang mereka miliki, maka satu-satunya profesi mereka seharusnya adalah menjadi guru.

2. Pendidikan profesi dibuka sesuai kuota, tetapi masalahnya adalah lowongan kerja di kota/kabupaten selalu minta lulusan dari warga kota/kabupaten yang bersangkutan, jadi juga tidak menjamin lulusan pendidikan profesi akan dapat pekerjaan sebagai guru.

Untuk itu maka kebijakan pembatasan kuota pendidikan profesi perlu ditinjau ulang, karena akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.